tugas 2 bahasa Indonesia cerpen

MIMPI SEORANG PEMULUNG

JEBRET…………….. Dimas Evan membawa Indonesia memimpin  2-1 atas Brazil dalam pertandingan final piala dunia 2030, dengan waktu tersisa 5 menit lagi Indonesia  bisa mencapai impianya menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Pritttt prittt pritttt wasit meniupkan peluit akhir pertandingan Indonesia pun menjadi juara Piala Dunia dengan Evan menjadi pahlawan dengan mencetak 2 gol. Tapi semuanya berubah ketika mimi membangunkan ku saat tidur “Evan bangun udah siang sekolah”. Dengan muka yang masih mengantuk aku pun segera bangun dan menuju kamar mandi untuk bersiap-siap pergi kesekolah.

Tak terduga waktu sudah menunjukan pukul 06.45 tak lama lagi bel tanda masuk sekolah akan berbunyi aku pun bergegas mengambil sepeda dan mengayuh dengan sangat cepat.  Sialnya sesampai di sekolah pintu gerbang sudah ditutup aku pun tidak di perbolehkan masuk kelas, untungnya pak Kepala Sekolah sedang berulang tahun dan berbaik hati menyuruhku masuk dan member kesempatan agar tidak terlambat lagi ke sekolah. Di dalam kelas aku terbayang-bayang dengan mimpi semalam yang membawa Indonesia menjadi juara piala dunia “seandainya bisa seperti itu aku tak perlu memulung sehabis sekolah” ucap Evan dalam hati.

Jam demi jam telah di lalui akhirnya bel tanda berakhirnya pelajaran berbunyi “anak-anak besok jangan lupa pr nya di kerjakan” pinta ibu guru dengan nada yang keras. Tanpa peduli kata gurunya evan begegas pulang ke rumah mengambil karung untuk memulung botol-botol yang ada di TPS dekat rumahnya untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. “eh van kemana aja lu jam segini baru muncul?” Tanya teman-temanya, “biasa brohh ngegaul dulu” jawab Evan sambil tertawa. Mimi Evan yang bekerja sebagai tukang cuci panggilan tidak cukup penghasilanya untuk memenuhi kebutuhan seharai-hari oleh karena itu Evan mau tidak mau harus pergi memulung untuk menambah penghasilanya. Belum lagi pipi nya yang meninggalkan Evan sejak masih kecil membuat penderitaan keluarganya semakin bertambah.

Teriknya matahari, bau sampah yang menyengat, keringat yang membasahi tubuhnya tak menyurutkan semangat evan untuk tetap mencari secerca harapan dari tumpukan sampah. Satu karung penuh ia dapatkan untuk hari ini yang kemudian di jualke penadah. Lumayan Evan berhasil mendapatkan uang 12 ribu rupiah dan segera pulang untuk memberi kan kepada mimi nya “mi ini uang dapet dari mulung” kata Evan sambil tersenyum. Setelah pulang Evan tak langsung istirahat tapi pergi kembali untuk berlatih sepak bola di dekat rumahnya yang tak jauh dari TPS bersama teman-temanya yang akan mengikuti turnamen antar kampung di daerahnya satu minggu lagi.

Evan yang bercita-cita menjadi pemain bola professional sangat bersemangat menjalani latihan walaupun ini hanya turnamen antar kampung saja. Setelah latihan yang begitu melelahkan Evan pulang ke rumah dan langsung beristirahat di kasur sambil membayangkan impianya menjadi pesepak bola hebat yang bisa memiliki banyak uang dan bisa mengubah kehidupan sekarang menjadi yang lebih baik.

Satu minggu telah berlalu akhirnya turnamen pun di mulai. Evan bermain sebagai kapten tim dengan penuh semangat, pertandingan demi pertandingan di lalui dengan kemenangan dan penampilan yang sangat memukau dari evan. Puncaknya evan dan kawan-kawan mencapai final, di sini tak terduga ternyata ada pencari bakat dari timnas Indonesia yang kebetulan sedang mencari pemain untuk pra piala dunia u18. Dalam pertandingan final Evan tampil sangat memukau dengan mencetak 10 gol, hal ini membuat pencari bakat itu kepincut dengan penampilan Evan dan mengajak untuk bergabung bersama timnas Indonesia.

Dari sini lah awal karir Dimas Evan yang dulunya seorang pemulung dan kini pemain bola professional yang bermimpi membawa Indonesia juara Piala Dunia. Hidupnya tidak seperti dulu lagi yang serba kekurangan kini dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan.

Nama:  Randi Nurprastyo

NPM:  25211848

Kelas:  3eb09             

Review Jurnal Aspek Hukum dalam Ekonomi (5)

Review 5 : Penutup

Implementasi Perluasan Istilah

Tender dalam Pasal 22 UU

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang

Larangan Prakt ik Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H.

C.    DASAR HUKUM PENENTUAN PERLUASAN ISTILAH TENDER

Dalam ketiga kasus di atas, KPPU telah memberikan penafsiran terhadap

pengertian tender, sebagai berikut:

Tabel 4:

Pengertian Istilah Tender dalam Putusan-putusan KPPU

Putusan Indomobil	Putusan VLCC	Putusan Prabumulih
Tender adalah tawaran mengajukan harga meliputi tawaran untuk pembelian dan tawaran untuk penjualan. Yang dimaksud dengan tender penjualan adalah penawaran harga oleh peserta tender untuk suatu pekerjaan, barang dan atau jasa yang akan dijual, sementara tender pembelian adalah penawaran harga oleh peserta tender untuk suatu pekerjaan, barang dan atau pekerjaan yang akan dibeli. Cakupan ‘barang’ meliputi barang berwujud (tangible) dan barang tidak berwujud (intangible).	Tender adalah tawaran mengajukan harga meliputi tawaran untuk pembelian atau tawaran untuk pengadaan suatu barang atau jasa, dan tawaran untuk penjualan suatu barang atau jasa. Sementara adanya tender dibuktikan dengan fakta bahwa Pertamina telah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengajukan penawaran harga dalam rangka membeli dua unit VLCC milik Pertamina.	Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk untuk pembangunan mall dengan cara memilih investor yang memberikan nilai kontribusi tertinggi di Kota Prabumulih tahun 2006.

Cakupan pengertian tender dalam Penjelasan Pasal 22 hanya terbatas pada tender untuk memborong pekerjaan, pengadaan barang atau penyediaan jasa.57 Dalam perkara Indomobil, objek yang ditenderkan adalah saham dan convertible bonds, di mana hal tersebut bukan termasuk dalam pengertian tender, karena saham bukan merupakan barang dan atau jasa. Adapun dalam perkara VLCC objek yang ditenderkan adalah divestasi/penjualan dua kapal VLCC milik Pertamina. Sementara itu, objek yang ditenderkan dalam perkara Prabumulih adalah pembangunan mall di kota Prabumulih. Keseluruhan penjualan dan/atau pembelian objek di atas, dilakukan dengan cara tender dan/atau pelelangan umum.

Cakupan pengertian tender menurut Penjelasan Pasal 22 hanya terbatas pada tender untuk memborong pekerjaan, pengadaan barang atau penyediaan jasa, di mana yang menjadi pemenang adalah peserta yang mengajukan penawaran terendah, bukan penawaran tertinggi seperti pada perkara Indomobil dan divestasi VLCC.58 Pengertian tersebut berbeda dengan pengertian tender menurut Penjelasan Pasal 22. Adanya perbedaan ini yang membuat sebagian kalangan berpendapat bahwa KPPU tidak memiliki otoritas untuk melakukan pemeriksaan terhadap masalah tender penjualan saham, karena saham bukan merupakan barang dan atau jasa.

 Dalam putusan perkara Indomobil, KPPU telah memperluas pengertian tender dengan mempertimbangkan bahwa tawaran mengajukan harga meliputi tawaran untuk pembelian dan tawaran untuk penjualan, di mana cakupan ‘barang’ meliputi barang berwujud (tangible) dan barang tidak berwujud (intangible). Barang berwujud terbagi dua, yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. Tender penjualan tidak ada kesepakatan harga antara penjual dengan pembeli. Penentuan harga dalam tender penjualan berdasarkan harga tertinggi yang ditawarkan oleh pembeli.60 Demikian pula dalam putusan VLCC.

Banyak pihak yang tidak dapat menerima perluasan cakupan tender ini.61 Hal ini disebabkan adanya alur pemikiran legalistik atau positivisme. Dalam alur pemikiran legalistik, hukum adalah “what the law is, but not what the law should be”. Legalisme membuat peraturan menjadi ‘berhala’ di mana kebenaran dan keadilan hanya dinilai dari perspektif legal formal saja.

Putusan Indomobil telah menjadi pijakan kuat bagi KPPU dalam menyatakan pengertian tender untuk putusan-putusan KPPU selanjutnya yang berkaitan dengan persekongkolan tender. Kemudian pada tahun 2004, KPPU mengeluarkan Pedoman Pasal 22 yang bertujuan untuk memperjelas pengertian persekongkolan dalam tender sebagaimana dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, serta menjabarkan persekongkolan dalam tender yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Diharapkan pedoman ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang persekongkolan tender kepada pelaku usaha, dan memberikan berbagai contoh praktik persekongkolan tender.

 Dalam Pedoman Pasal 22, KPPU menggunakan frasa ‘persekongkolan dalam tender’ bukan ‘persekongkolan tender’. Pencantuman kata ‘dalam’ tersebut memberikan penekanan bahwa KPPU bermaksud menegaskan persekongkolan yang dinilai melanggar Pasal 22 adalah persekongkolan yang terjadi di dalam proses tender. Maksud digunakannya istilah ‘persekongkolan dalam tender’ dapat diketahui dari pernyataan dalam Pedoman Pasal 22 berikut:

Persekongkolan dalam tender tersebut dapat terjadi melalui kesepakatan-kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis. Persekongkolan ini mencakup jangkauan perilaku yang luas, antara lain usaha produksi dan usaha distribusi, kegiatan asosiasi perdagangan, penetapan harga dan manipulasi lelang atau kolusi dalam tender (tender collusive) yang dapat terjadi melalui kesepakatan antar pelaku usaha, antar pemilik pekerjaan maupun antar kedua pihak tersebut. Persekongkolan tersebut dapat terjadi di setiap tahapan proses tender, mulai dari perencanaan dan pembuatan persyaratan oleh pelaksana atau panitia tender, penyesuaian dokumen tender antara peserta tender, hingga pengumuman tender.

Terdapat tiga (3) terminologi berbeda untuk menjelaskan pengertian tender yaitu pemborongan, pengadaan, dan penyediaan, artinya dalam tender suatu pekerjaan meliputi pemborongan, pengadaan, dan penyediaan. Dalam kamus hukum, tender adalah memborong pekerjaan/menyuruh pihak lain mengerjakan atau memborong pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan, sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan.Berdasarkan Keppres 80/2003, pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan melalui empat metode, yaitu, pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, dan penunjukan langsung. Sedangkan untuk pengadaan jasa konsultansi, dilakukan dengan metode seleksi umum, seleksi terbatas, seleksi langsung, dan penunjukan langsung.

Berdasarkan hal di atas, KPPU telah memperluas kata ‘tender’ dengan menyamakan pengertian tender dengan pengertian lelang. Pelelangan66 adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/ jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat asas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik. Dalam sistem perundangundangan Indonesia,67 lelang digolongkan sebagai suatu cara penjualan khusus yang prosedurnya berbeda dengan jual beli pada umumnya, oleh karena itu lelang diatur tersendiri dalam Vendu Reglement yang sifatnya lex specialis. Kekhususan lelang ini antara lain tampak pada sifatnya yang transparan dengan cara pembentukan harga yang kompetitif dan adanya ketentuan yang mengharuskan pelaksanaan lelang ini dipimpin oleh seorang pejabat umum, yaitu Pejabat Lelang yang independen dan profesional. Pengertian ini kemudian dijadikan bentuk operasional pelaksanaan Pasal 22

UU No. 5 Tahun 1999 yang ada di lapangan,68 di mana tender mencakup tawaran mengajukan harga untuk:

- Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan.

- Mengadakan barang dan atau jasa.

- Membeli suatu barang dan atau jasa.

- Menjual suatu barang dan atau jasa.

KPPU menetapkan bahwa cakupan dasar penerapan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui tender terbuka, tender terbatas, pelelangan umum70, dan pelelangan terbatas,71 serta pemilihan langsung dan penunjukan langsung. KPPU berpendapat bahwa tender merupakan alat untuk mencapai tujuan pokok tender, yaitu memperoleh penawaran harga terendah atas barang dan jasa dengan kualitas terbaik dalam kegiatan tender pembelian dan atau memperoleh harga tertinggi dalam tender penjualan.

D. PENUTUP

Istilah tender dalam implementasinya mengalami perkembangan tidak hanya mencakup pengertian tender yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Tender tidak hanya diartikan sebagai tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa. Hal ini tertuang dalam Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, dimana istilah ‘tender’ disamakan dengan pengertian lelang. Berdasarkan contoh-contoh kasus yang dianalisis, maka persekongkolan tender tidak hanya terlihat secara fisik, melainkan juga meliputi penjualan saham, penjualan kapal, dan pemilihan investor untuk membangun suatu properti. Keppres No. 80/2003 telah mengatur prinsipprinsip dasar dalam pengadaan barang/jasa.

Sejalan dengan hal tersebut, KPPU telah menetapkan beberapa prinsip dasar dalam pelaksanaan tender, meliputi transparansi, penghargaan atas uang, kompetisi yang efektif dan terbuka, negosiasi yang adil, akuntabilitas, proses penilaian, serta non-diskriminatif. Adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tender dalam proses tender merupakan indikasi adanya persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut dijadikan entry point bagi KPPU untuk menilai ada tidaknya persekongkolan dalam tender. Sesuai dengan Pasal 25 huruf b dan Pasal 36 UU Nomor 5 Tahun 1999, merupakan jurisdiksi KPPU untuk menilai, membuktikan dan memutuskan ada tidaknya persekongkolan dalam suatu tender. Sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 5 Tahun 1999 dan berdasarkan Pasal 35 huruf f undangundang tersebut, yang menyatakan, bahwa salah satu tugas KPPU adalah menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU Nomor 5 Tahun 1999. Pedoman tersebut mengatur tentang perluasan istilah tender yang tidak hanya mencakup tender dalam Penjelasan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, melainkan juga meliputi tawaran mengajukan harga untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan barang dan/ atau jasa, membeli suatu barang dan/atau jasa, serta menjual suatu barang dan/atau jasa.

DAFTAR PUSTAKA

“KPK Serahkan Kasus VLCC ke Kejagung”, Media Indonesia, 16 Juni 2007.

Aji, MQ Wisnu. Mencermati Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah: http://www.imannugraha.

net/?p=126, 9 Juni 2008.

Anggraini, A. M. Tri. Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999.

Anggraini, A. M. Tri. “Penegakan Hukum dan Sanksi dalam Persekongkolan Penawaran

Tender”, Jurnal Legalisasi, vol. 3 No.4, Desember, 2006.

Anggraini, A. M. Tri. Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999.

Goldman Sachs: Pengambil Keputusan Ada di Pertamina: http://www.hukumonline.com/

detail.asp?id=12517&cl=berita. Diakses 14 Desember 2008.

Indonesia, Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bagian “Menimbang”.

KPPU, Guideline Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender: http://www.kppu.

go.id/docs/guidline/pedoman_guidline_tender2312004.pdf, 10 November

2008. Dalam kamus lain, tender juga diartikan sebagai (1) Sebuah penawaran

resmi untuk memasok atau membeli barang atau jasa. (2) Di Inggris, istilah

ini digunakan untuk menyebutkan isu Treasury Bill mingguan: http://.forex.co.id/

Kamus/ketajaman-tender.htm. 10 November 2008.

KPPU, Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender Berdasarkan

UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat (Jakarta: Cetakan ke-IV, 2007).

KPPU, Pedoman Pasal 22.

Krisanto, Yakub Adi. “Analisis Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan

KPPU tentang Persekongkolan Tender”, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 24 Nomor II,

2005.

Krisanto, Yakub Adi. “Persekongkolan Tender & Korupsi dalam Kasus Divestasi VLCC

Pertamina”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 26, No. 4, 2007, hal. 66.

Krisanto, Yakub Adi. Analisis Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan

KPPU tentang Persekongkolan Tender.

Krisanto, Yakub Adi. Terobosan Hukum Putusan KPPU dalam Mengembangkan Penafsiran

Hukum Persekongkolan Tender (Analisis Putusan KPPU terhadap Pasal 22 UU

No. 5 Tahun 1999 Pasca Tahun 2006), Jurnal Hukum Bisnis (Volume 27 – No.

3, 2008), hal. 66.

Krisanto, Yakub Adi. Terobosan Hukum Putusan KPPU.

Kriteria pelaksanaan tender pada dasarnya adalah harga penawaran tertinggi, dengan

disertai tiga kriteria lainnya, yaitu Acceptable Share Purchase Agreement, Proof

of Financing, dan Statement of Non-Affiliated With Salim.

Nurmadjito, Pakta Intergritas, Legal Review 28/TH III, Januari 2005. hal. 35. Lihat pula

“Keuangan Daerah: Pengadaan Barang Jasa Bisa jadi Sumber Korupsi”, Kompas,

25 Februari 2006, hal. 27.

Putusan KPPU No. 07/KPPI-L/2002, Bagian Duduk Perkara.

Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2002 tentang Tender Penjualan Saham PT IMSI.

Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2004 tentang Tender Penjualan Kapal VLCC PT

Pertamina.

Putusan KPPU Nomor: 15/KPPU-L/2007.

Putusan No. 001/KPPU/Pdt.P/2002/PN.Jkt.Bar. Lihat juga A.M. Tri Anggraini, Op. Cit.,

hal. 19-20.

Putusan No. 001/KPPU/Pdt.P/2002/PN.Jkt.Bar. Lihat juga A.M.Tri Anggraini.

Ridwan Khairandy, “Analisis Putusan KPPU dan Pengadilan Negeri dalam Persekongkolan

Tender PT. Indomobil”, Jurnal Hukum Bisnis, (Volume 24 Tahun 2005).

Supaini, Elly. Persekongkolan Tender Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD

Kota Bekasi dan BRSD Cibinong Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha (Studi

Terhadap Putusan KPPU No. 01/KPPU-L/2005 dan Putusan KPPU No. 13/

KPPU-L/2005), Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas

Krisnadwipayana, Jakarta, 2008, hal. 42–43.

Tobing, Nelson B.L. Analisis Yuridis Persekongkolan Dalam Tender Penjualan 2 (Dua) Unit

Kapal Tanker (VLCC) Milik PT Pertamina (Persero): Studi Terhadap Putusan

Perkara Nomor 07/KPPU-L/2004, Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu

Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 141.

Review Jurnal Aspek Hukum dalam Ekonomi (4)

Review 4 : Pembahasan

Implementasi Perluasan Istilah

Tender dalam Pasal 22 UU

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang

Larangan Prakt ik Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H.

3.      Putusan KPPU No. 15/KPPU-L/2007 tentang Lelang Pembangunan Mall di Kota Prabumulih Tahun 2006

Perkara bermula dari adanya lelang pembangunan Mall di Kota Prabumulih tahun 2006, yang melibatkan PT Prabu Makmur selaku Terlapor I, PT Sungai Musi Perdana (PT. SMP) selaku Terlapor II, PT Putra Prabu selaku Terlapor III, PT Makassar Putra Perkasa (PT. MPP) selaku Terlapor IV, PT Alexindo Sekawan selaku Terlapor V, PT Lematang Sentana selaku Terlapor VI dan Ketua Panitia Lelang Barang/Jasa Pembangunan Mall Kota Prabumulih selaku Terlapor VII. KPPU kemudian mengadakan pemeriksaan, di mana berdasarkan pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa sebelum diadakannya pelelangan, Terlapor I dengan pemiliknya Ferry Soelisthio merupakan satu-satunya peserta lelang yang melakukan pemaparan/presentasi kepada Plt. Walikota terkait dengan rencananya untuk pembangunan Mall. Berdasarkan saran dari Terlapor VII yang mengacu pada ketentuan PP No. 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Terlapor I diminta untuk mencari perusahaan lainnya sebagai peserta pendamping agar jumlah peserta yang mendaftar dapat memenuhi persyaratan yang sah, yaitu minimal 5 (lima) perusahaan yang mendaftar. Untuk keperluan tersebut, Terlapor I kemudian memasukkan ketiga perusahaannya, yaitu Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. Selain ketiga perusahaannya, Terlapor I juga memasukkan Terlapor V dan Terlapor VI untuk menjadi peserta lelang. Ferry Soelisthio juga sudah menjual rencana kios-kios kepada para pedagang dari Prabumulih maupun dari Palembang atas nama rekening Terlapor III. Tindakan ini merupakan tindakan yang memastikan bahwa salah satu perusahaan milik Ferry Soelistiho adalah pemenang dalam lelang tersebut.

Dalam pemeriksaan, ditemukan juga bahwa Ferry Soelisthio meminta Freddy Effendy untuk mewakili Alex Suherman (Direktur PT. Alexindo Sekawan) dan Andy mewakili Jusuf Chandra (Direktur dan Pemilik PT. Lematang Sentana) yang berperan sebagai pendamping PT. Prabu Makmur. Jusuf Chandra mengaku tidak pernah mengikuti lelang. Semua dokumen penawaran PT. Lematang Sentana sebagian ada yang dipalsukan, dan Alex Suherman juga pernah meminjam dokumen perusahaan tersebut yang berisi company profile, SBU, SIUP, dan dokumen lainnya.

Pada 10 Oktober 2006, Panitia mengumumkan pelelangan umum dengan mengundang investor untuk mengikuti lelang pembangunan Mall. Terdapat tujuh perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen, serta memasukkan dokumen penawaran, yaitu Terlapor I s/d Terlapor VI, dan PT Tiga Reka Persada (selanjutnya PT TRP). Lelang pertama ini gagal karena dari seluruh peserta tidak ada yang sah sehingga panitia mengusulkan kepada Walikota Prabumulih untuk diadakan pelelangan ulang. Pada 3 November 2006, panitia kembali mengumumkan lelang, dan tujuh perusahaan yang merupakan peserta yang sama dengan lelang pertama memasukkan dokumen penawaran.45 Tanggal 20 November 2006 dilakukan pembukaan penawaran terhadap 7 perusahaan yang telah memasukkan dokumen penawaran, yang hasilnya:

Tabel 2:

Penawaran Para Peserta Tender Prabumulih

No	Peserta	Harga	Penawaran (Rp) Kontribusi
1	PT MPP	78.234.424.000	600.000.000
2	PT Prabu Makmur	89.688.340.000	4.000.000.000
3	PT SMP	90.138.260.000	3.000.000.000
4	PT TRP	76.000.000.000	1.080.000.000
5	PT Lematang Sentana	85.463.500.000	570.000.000
6	PT Alexindo Sekawan	73.825.000.000	610.000.000
7	PT Putra Prabu	91.474.500.000	7.500.000.000

Pada pembukaan dokumen penawaran, surat penawaran dari PT Putra Prabu dan PT TRP nilai penawaran angka dengan huruf tidak sama.47 Surat penawaran PT Putra Prabu kemudian dinyatakan tidak sah karena hal tersebut, padahal penawarannya memiliki nilai kontribusi terbesar dan tidak ada ketentuan dalam RKS yang menyatakan bahwa dalam pembukaan dokumen sudah dapat menggugurkan peserta. Selain itu, surat penawaran PT TRP tidak digugurkan, walaupun hal ini disebabkan karena adanya ketidaktelitian ketua panitia lelang dalam melihat dokumen penawaran dari PT TRP.48 Tindakan panitia lelang yang menggugurkan PT Putra Prabu menyebabkan terjadinya potensi kerugian pendapatan Pemerintah Kota Prabumulih sebesar 87,5 miliar rupiah yang berasal dari selisih kontribusi PT Putra Prabu dengan PT Prabu Makmur selama 25 tahun. Pada 21 November 2006, setelah dilakukan evaluasi dokumen terhadap enam peserta lelang, terdapat empat peserta yang dinyatakan tidak lolos evaluasi administrasi, yaitu PT TRP, PT Alexindo Sekawan, PT MPP, dan PT Lematang Sentana. Kemudian pada 28 November 2006, panitia mengusulkan kepada Pengelola lelang pembangunan mall Kota Prabumulih untuk menetapkan pemenang sebagai berikut:

Tabel 3:

Penawaran Para Peserta Tender Prabumulih

Usulan	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Kontribusi
Calon Pemenang I	PT Prabu Makmur	89.688.340.000	90.014.371.000	4.000.000.000
Calon Pemenang II	PT SMP	90.138.260.000	90.483.097.000	3.000.000.000

Berdasarkan usulan tersebut, pada 30 November 2006, Panitia mengumumkan PT Prabu Makmur sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan mall Kota Prabumulih.

Dalam perkara di atas, Panitia melakukan lelang untuk memilih investor guna pembangunan Pasar Modern Prabumulih. Dalam hal ini, Pemda akan menyerahkan tanahnya kepada investor untuk didirikan mall di atasnya, dan pihak investor mendapatkan hak untuk menyewakan unit-unit mall tersebut, sementara Pemda akan menerima kontribusi setiap tahunnya selama 25 tahun. Melalui Keputusan Walikota Prabumulih Nomor: 367/KPTS/IV/2006 tanggal 5 Oktober 2008 kemudian dibentuk Panitia Lelang Barang/Jasa Pembangunan Mall Kota Prabumulih.50 Berdasarkan Keputusan a quo, Panitia mengumumkan pelelangan umum tentang undangan kepada investor (penyedia barang/jasa) bidang arsitektur sub bidang gedung dan pabrik untuk mengikuti lelang pembangunan mall di kota Prabumulih. Pelelangan umum termasuk cakupan dasar tender dalam Pedoman Pasal 22. Tender ditujukan kepada investor untuk mengajukan penawaran harga dalam rangka pembangunan mall, yaitu untuk membangun mall dan mengoperasikannya dalam kurun waktu tertentu dengan memberikan kontribusi kepada Pemda selama kurun waktu tersebut. Sehingga dalam perkara a quo, tender adalah termasuk dalam pengertian tender untuk menyediakan jasa. Tender dibuktikan dengan adanya pengumuman lelang pembangunan mall oleh Panitia, dan adanya penawaran dari tujuh perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen serta memasukkan dokumen penawaran, yaitu PT MPP, PT SMP, PT Prabu Makmur, PT TRP, PT Lematang Sentana, PT Alexindo Sekawan, dan PT Putra Prabu.

Pasal 7 ayat (1) Keppres No. 80/2003 telah menetapkan secara limitatif ruang lingkup berlakunya keppres ini, antara lain adalah untuk pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD. Mengacu kepada pasal tersebut, maka tender pembangunan mall di Kota Prabumulih harus sesuai dengan ketentuan keppres tersebut. Dalam Keppres No. 80/2003 disebutkan bahwa sistem pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, dan penunjukan langsung. Dalam Pedoman Pasal 22, selain metodemetode tersebut, tender juga dapat dilakukan melalui tender terbuka dan tender terbatas. Dalam perkara a quo, tender dilakukan dengan metode pelelangan umum.

UNCTAD menyatakan bahwa tender kolusif pada dasarnya bersifat anti persaingan karena melanggar tujuan tender yang sesungguhnya, yaitu mendapatkan barang dan jasa dengan harga dan kondisi yang paling menguntungkan.53 Kondisi yang paling menguntungkan diperoleh bila penawaran tender dilakukan dengan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif, dan akuntabel, bila tidak maka konspirasi atau persekongkolan dalam penawaran tender dapat terjadi. Hal ini sejalan dengan yang diatur dalam Pedoman Pasal 22, bahwa prinsip-prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam tender adalah transparansi, penghargaan atas uang, kompetisi yang efektif dan terbuka, negosiasi yang adil, akuntabilitas dan proses penilaian, serta non-diskriminatif.

Dalam pelaksanaan tender Mall Prabumulih, terdapat perlakuan diskriminatif oleh Panitia, yaitu dengan menyatakan tidak sah surat penawaran PT Putra Prabu karena adanya perbedaan nilai penawaran dalam angka dan huruf, padahal surat penawaran PT TRP yang juga terdapat perbedaan nilai penawaran, namun tidak digugurkan.54 Selain itu, tidak ada ketentuan dalam RKS yang menyatakan bahwa dalam pembukaan dokumen sudah dapat menggugurkan peserta, Panitia menggugurkan PT Putra Prabu hanya berdasarkan kebiasaan.55 Tindakan panitia lelang yang menggugurkan PT Putra Prabu menyebabkan terjadinya potensi kerugian pendapatan Pemerintah Kota Prabumulih sebesar 87,5 miliar rupiah yang berasal dari selisih kontribusi PT Putra Prabu dengan PT Prabu Makmur selama 25 tahun.

Tujuan tender adalah untuk mendapatkan barang dan jasa dengan harga dan kondisi yang paling menguntungkan. Harga yang paling menguntungkan ini termasuk harga terendah atau harga tertinggi. Tender dalam perkara Prabumulih masuk dalam kedua harga tersebut, di mana penawaran yang paling menguntungkan (harga terbaik) dalam memborong suatu pekerjaan adalah penawaran terendah yang ditawarkan peserta tender, dan harga yang paling menguntungkan dalam kontribusi yang dapat diberikan adalah penawaran tertinggi.. Harga terbaik dapat diperoleh apabila ada persaingan dalam mengajukan penawaran harga oleh peserta tender. Namun dalam perkara a quo, tindakan Ferry Soelisthio yang memasukkan ketiga perusahaannya dan dua perusahaan lain dengan maksud untuk dapat memenuhi persyaratan sah jumlah peserta lelang sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2006, telah menghilangkan unsur persaingan dalam tender ini. Hal ini dilakukan atas dasar saran dari Panitia yang meminta Ferry Soelisthio untuk mencari pendamping agar syarat sah peserta tender dapat terpenuhi. Sehingga walaupun tender dilakukan dengan pelelangan umum, tetapi prinsip kompetisi dalam tender telah diabaikan.